Kilas Balik Poso

Soffa Ihsan

Poso, kota di propinsi Sulawesi Tengah yang telah diporak-porandakan oleh konflik komunal, sebenarnya menyimpan keindahan yang memesona. Walaupun mungkin agak terlambat, Poso kini tengah memoles diri untuk membangun daerahnya. Beberapa destinasi wisata termasuk yang didirikan oleh eks kombatan seperti wahana outbound Rumah Katu, yang berada di pesisir pantai. Ada juga air terjun Saluopa. Sejak beberapa tahun, diselenggarakan Festival Danau Poso yang menjadi wadah silaturahim semua elemen masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Di sini, semua menjadi satu untuk membangun Sulawesi Tengah, khususnya Poso. Pantai di Poso ternyata juga tidak kalah indah dibandingkan Bali. Pantainya bersih dan pemandangan indah walaupun masih minim fasilitas. Saat saya beberapa kali pergi ke Poso untuk melakukan penelitian, saya sempat menjajal keindahan pantainya.

Memang Poso masih dihujam oleh beberapa kali aksi teror. Hingga saat ini perburuan terhadap Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora terus dilakukan dalam Operasi Tinombala. Puing-puing akibat konflik dan residu berbagai kesumat yang tersisa nyaris belum mampu dimusnahkan.

Obituari Tanah Runtuh

Bagaimana membaca kilas balik Poso? Ibarat buku, Poso agaknya perlu dieja lembar perlembar. Poso hingga kini mungkin saja masih menjadi pusat kegiatan jihad baru. Ini kisah kita awali saja dari sebuah kejadian pada 22 Januari 2007. Saat itu, polisi yang sedang berusaha untuk menangkap sekelompok tersangka yang terkait dengan serangkaian pengeboman dan pembunuhan, tiba-tiba dihadapi dengan perlawanan bersenjata berat, yang tak hanya terdiri dari sejumlah DPO Poso–yang sebagian besar adalah anggota Jemaah Islamiyah (JI) setempat–tetapi juga banyak mujahidin yang datang dari luar untuk membantu mereka, termasuk beberapa dari Jawa. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, seorang anggota polisi dan empat belas orang lainnya tewas. Selain dari itu, lebih dari duapuluh orang ditahan polisi.

Sasaran operasi polisi  pada 22 Januari 2007 adalah buronan dari kawasan Tanah Runtuh di Poso yang masuk dalam DPO sejak Mei 2006. Mereka diyakini yang bertanggungjawab atas hampir seluruh kejahatan high profile di Sulawesi, antara lain tak hanya sejumlah besar penyerangan terhadap warga Kristen setempat, namun juga terhadap Polisi dan beberapa orang yang dicurigai sebagai informan. Setelah selama delapan bulan tidak berhasil membujuk mereka untuk menyerah melalui para pemimpin Muslim setempat, pada 11 Januari 2007, polisi melakukan penggerebekan terhadap sejumlah rumah yang diperkirakan menjadi tempat persembunyian beberapa dari mereka. Polisi menewaskan seorang DPO dan seorang lagi yang ternyata adalah anggota JI dari Solo yang selama ini mengajar di Poso sejak tahun 2004. Enam orang lagi ditangkap, tetapi para DPO utama berhasil kabur. Kemarahan masyarakat memuncak, dan siang itu massa memukuli seorang polisi yang lewat hingga tewas. Operasi pada 11 Januari 2007 tersebut tampaknya telah memicu gelombang kedatangan mujahidin ke Tanah Runtuh untuk membantu membela rekan-rekan tempur mereka. Beberapa dari Mujahidin Kayamanya, yang juga dikenal sebagai Mujahidin KOMPAK, juga ikut terjun. Kehadiran mujahidin dari luar Poso, termasuk dari Jawa, membuat situasi makin karut marut. Persoalan setempat saja sudah cukup rumit.

Mengapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebuah kota sepi di Sulawesi Tengah memiliki implikasi yang begitu mencekam? Sebuah petunjuk terletak pada identitas dua orang yang tewas oleh polisi. Ustadz Mahmud tertembak dalam operasi tanggal 22 Januari 2007. Seorang veteran Afghanistan yang juga menggunakan nama lain yaitu Ubay, ia adalah menantu dari Adung, yang pernah menjadi ajudan utama pendiri JI, Abdullah Sungkar. Sebelum ditangkap tahun 2004, Adung mengetuai Mantiqi I JI, dengan wilayahnya meliputi Malaysia dan Singapura. Saat itu, ia sedang menjalani masa tahanannya selama tujuh tahun di Jakarta. Ustadz Riansyah alias Rian tewas dalam operasi tanggal 11 Januari 2007. Ia adalah  anggota JI dari wakalah di Solo. Dengan memakai nama Abdul Hakim, ia pergi ke Afghanistan pada tahun 1987, dan bergabung dengan kelompok yang sama dengan beberapa pemimpin tertinggi JI, termasuk Ali Ghufron alias Mukhlas, salah seorang pelaku bom Bali (ICG; 2007).

Hubungan antara JI dan masyarakat Tanah Runtuh sudah lama terjalin, dan orang-orang yang dicoba ditangkap oleh polisi dalam operasi 11 Januari 2007 termasuk beberapa orang dari angkatan pertama di Poso yang pernah dilatih oleh JI ketika konflik mencapai puncaknya. Meskipun polisi sudah lama mengetahui identitas para pemimpin JI setempat, diperlukan serangkaian penangkapan setelah bom Bali yang kedua untuk memecahkan teka-teki dan menyadari bahwa orang-orang ini ternyata juga bertanggungjawab atas sejumlah besar kejahatan yang belum bisa dipecahkan atau yang telah dihubungkan kepada orang lain. Ini termasuk pembunuhan bendahara Gereja Protestan Sulawesi Tengah dan supirnya pada tanggal 16 November 2003;  pembunuhan jaksa Palu Fery Silalahi oleh penembak bersepeda motor pada bulan Mei 2004; pembunuhan seorang istri perwira TNI-AD yang beragama Kristen pada bulan Juli 2004; pembunuhan pastor Protestan Susianti Tinulele pada bulan Juli 2004; pemenggalan terhadap kepala desa Carminalis Ndele pada bulan November 2004; pengeboman di pasar sentral Poso, yang menewaskan enam orang, pada bulan November 2004; pengeboman di Gereja Imanuel di Palu, Desember 2004; perampokan bersenjata terhadap uang gaji pemda Poso sekitar Rp 500 juta pada bulan April 2005; pengeboman di pasar sentral Tentena, yang menewaskan 22 orang, pada  Mei 2005; pembunuhan terhadap Budianto dan Sugito, yang diduga sebagai informan polisi, pada  Agustus 2005; pembunuhan terhadap Agus Sulaeman, seorang anggota polisi, pada  Oktober 2005; pemenggalan kepala tiga siswi SMU beragama Kristen pada Oktober 2005; pengeboman sebuah pasar babi di Palu, yang menewaskan tujuh orang, pada bulan Desember 2005; dan percobaan pembunuhan terhadap Kapolres Poso oleh penembak bersepeda motor pada bulan Januari 2006 (ICG; 2007).

 Bahkan setelah polisi menangkap tiga orang pelaku utama dalam tindak kejahatan diatas pada bulan Mei 2006, kekerasan terus berlanjut, dengan terjadinya sejumlah aksi pengeboman, perampokan, dan pembunuhan terhadap Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulawesi Tengah Pendeta Kongkoli pada tanggal 16 Oktober 2006. Jelas bahwa ada lebih banyak orang yang terlibat. Kekerasan jihad di Poso yang terjadi kala itu didorong oleh faktor-faktor lokal, yaitu rasa tidak puas yang berasal dari keluhan yang tidak ditanggapi yang tersisa dari konflik tahun 1998-2001, sebuah keinginan untuk membalas dendam atas serangan terhadap warga Muslim oleh warga Kristen tahun 2000-2001, perasaan bahwa masyarakat Kristen tetap menjadi sebuah ancaman, dan bagi sejumlah kecil yang lain, karena tidak ada pekerjaan yang lebih menarik.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menangkap para pelaku, polisi kemudian telah menjadi musuh No. 1 bagi kelompok Tanah Runtuh. Hal ini dapat membawa akibat serius dalam tiga hal. Yang pertama, karena perlawanan terhadap polisi di Poso semakin lama digambarkan sebagai sebuah perang antara Muslim melawan sebuah pemerintahan thoghut, maka gerakan jihad di Indonesia yang telah diperlemah dapat diperkuat kembali. Sejumlah mujahidin dari Jawa dan tempat-tempat lain mulai berdatangan ke Poso setelah sebuah bentrokan dengan polisi yang terjadi sebelumnya pada Oktober 2006, dan sejak saat itu lebih banyak lagi telah datang.

Yang kedua, mujahidin dapat membawa perang terhadap polisi keluar dari Poso, ke kota-kota lain di Indonesia. Yang terakhir, beberapa dari para DPO Tanah Runtuh bisa mencoba untuk lari ke Jawa, dimana tempat berlindung dan bantuan akan tersedia lewat jaringan JI, atau bahkan lebih jauh lagi. Banyak yang masih melihat Mindanao sebagai pilihan untuk tempat berlindung walaupun tanpa informasi jelas tentang kondisi disana. Jika tiba di Jawa, tidak mustahil bahwa beberapa mungkin akan bergabung dengan buronan lainnya seperti Noordin M Top. Sejauh ini, para jihadis telah membatasi pembunuhan dengan sasaran tertentu saja dan penembakan dengan bersepeda motor dilakukan di daerah-daerah konflik saja. Tapi jika walaupun hanya satu orang penembak jitu yang berpengalaman dari Poso bekerjasama dengan Noordin, maka akibatnya akan fatal.

Sebelum kedatangan JI, para pejuang Muslim di Poso sebagian besar menggunakan senjata tradisional seperti tombak, batu, pisau dan bom ikan. Para pelatih JI, yang merupakan alumni Afghanistan, mengajar mereka bagaimana menggunakan senjata api dan berbagai ketrampilan militer lain di sebuah kamp di luar Ampana. Sekitar 35 orang ikut dalam pelatihan (tadrib) angkatan yang pertama, termasuk khususnya Lilik Purnomo alias Haris, yang melalui penangkapan dan interogasi terhadap dirinya pada Mei 2006 polisi dapat mengidentifikasi mereka yang bertanggungjawab atas hampir seluruh kejahatan besar di Poso. Dua orang lulusan yang paling menonjol dari angkatan pertama ini yaitu Brur alias Iin dan Suroso, yang kemudian menjadi pelatih (mudarib). Murid terpandai mereka termasuk Basri, yang berhasil meloloskan diri dari sergapan polisi di rumah orang tuanya dalam operasi 11 Januari, dan mungkin yang paling berbahaya dari angkatan ini. Dua orang adiknya, Udin dan Toto, tewas setelah operasi (ICG; 2007).

Setelah perjanjian Malino Desember 2001 yang menegakkan sebuah perdamaian yang rapuh antara warga Kristen dan Muslim di Poso, JI memilih sepuluh dari para peserta angkatan awal ini, untuk membentuk sebuah unit operasi khusus. Dinamai “Tim Sepuluh”. Tim ini terdiri dari murid-murid terbaik dari angkatan awal ini. Setelah konflik mulai berkurang, unit ini bubar tetapi para anggotanya terus menjadi beberapa eksekutor Tanah Runtuh yang paling penting. Selain latihan militer, JI juga memberikan pelajaran agama yang berfokus pada jihad lewat sebuah program bernama Proyek Uhud. Proyek ini dirancang untuk membangun sebuah basis massa dan mengembangkan sebuah struktur wilayah JI di daerah Poso-Palu lewat dakwah agama. Proyek ini dijalankan oleh Mustafa alias Abu Tholut, sebagai ketua Mantiqi III, divisi administratif JI yang meliputi Sulawesi, Sabah, dan Filipina Selatan. Kegiatannya meliputi pengiriman para pendakwah JI ke Poso. Saat itu ada enam orang diantaranya tiba disana pada akhir tahun 2000 dan dikirim ke Tanah Runtuh, disaat  Adnan Arsal sedang mendirikan salah satu pesantrennya.

Para pendakwah JI terus berdatangan selama beberapa tahun kemudian, termasuk beberapa yang memiliki pengalaman latihan militer atau perang di Filipina selatan. Sebagian besar telah menikah, dan membawa keluarga mereka, dan pada umumnya menghidupi diri dan keluarga mereka dengan berjualan pakaian Muslim untuk perempuan seperti pakaian gamis, jilbab dan cadar, dan pakaian koko untuk laki-laki, termasuk celana cingkrang. Beberapa orang juga menjual minyak wangi atau berjualan kecil-kecilan yang lain.

Proyek Uhud membuka jalan terbentuknya subdivisi JI yang beroperasi sepenuhnya yang pertama di Sulawesi Tengah, yaitu Wakalah Uhud di Palu. Hingga awal 2002, wakalah ini memiliki 45 anggota. Pada Oktober 2002, seminggu setelah bom Bali, sebuah rapat pimpinan JI memutuskan untuk membentuk sebuah wakalah baru di Poso. JI memiliki banyak anggota disana, tetapi tak ada orang yang memberi arahan bagi kegiatan-kegiatan mereka. Selain itu, para pemimpin JI yakin bahwa Poso memiliki potensi untuk menggantikan Singapura dan Malaysia sebagai wilayah yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi, lewat kekayaan agrikulturnya dan  biji coklat. Nasir Abas, yang saat itu menjadi ketua Mantiqi III, memilih salah satu dari muridnya yang terbaik dari Mindanao yaitu Slamet Raharjo alias Hasanuddin, untuk memimpin wakalah baru ini yang kemudian dikenal sebagai Wakalah Khaibar.

Dari laporan yang ada, seluruh operasi wakalah Poso didanai secara lokal, yang didapat dari empat sumber, yaitu pungutan bulanan dari penghasilan para anggota; fa’i (perampokan) terhadap non-Muslim, dan yang paling spektakuler yaitu perampokan gaji pemda Poso sebesar sekitar Rp 500 juta pada bulan April 2005; sumbangan-sumbangan; dan potongan dari kontrak-kontrak yang didapat melalui kader JI yang ditempatkan secara strategis di kantor-kantor pemerintahan lokal.

Evolusi JI

Perkembangan di Poso saat itu memberikan sejumlah petunjuk mengenai evolusi JI yang rumit. Beberapa bulan tak lama setelah penangkapan Hasanuddin, yang terkait dengan pemenggalan siswi SMU Poso, tampaknya wakalah Poso telah menjadi sebuah unit yang telah menyeleweng dari JI dan kurang lebih bertindak sendiri, diluar organisasi yang lebih luas. Bagaimanapun juga, Hasanuddin, telah dikirim akhir 2002 untuk menggalang dana dan memperluas keanggotaan, tetapi operasi militer (amaliyah) berpotensi untuk mengganggu kedua tugas tersebut. Oleh karena itu, mengapa JI tidak mencoba menghentikan hal itu? Menurut sebuah pendapat, dalam enam bulan semenjak kedatangannya di Poso, setelah para pemimpinnya ditangkap di awal 2003, Hasanuddin sedikit banyak ditinggal sendirian tanpa pengawasan. Tanpa arahan dari atas, secara berangsur-angsur ia mengadopsi agenda para anggota lokalnya, yaitu melakukan balas dendam terhadap warga Kristen setempat.

Tetapi beberapa faktor memperlihatkan sejumlah ketidakcocokan dengan pandangan ini. Yang pertama yaitu gelombang kedatangan para ustadz dari sekolah-sekolah JI secara tetap ke Poso setelah penangkapan tahun 2003, contohnya, Rian di tahun 2004 dan Sanusi tahun 2005. Paling sedikit ada tiga kemungkinan, dan bisa kombinasi diantara ketiganya, yaitu mereka menemukan bahwa di Jawa suasananya terlalu rawan buat mereka dengan intensitas operasi anti-teror polisi. Mereka tertarik oleh wilayah konflik dimana beberapa dari mereka pernah berjihad disitu, dan motivasi untuk berjihad tetap kuat; mereka dikirim oleh pimpinan yang lebih tinggi dalam organisasi JI. Hasanuddin mungkin telah mempunyai ruang gerak yang cukup luas, tetapi dengan begitu banyaknya para pendatang dari Jawa, kemungkinan ada pengarahan yang sporadis dengan tokoh-tokoh senior JI.

Kalau ditinjau kembali, sulit untuk membayangkan bahwa Poso akan diserahkan begitu saja kepada nasibnya dengan melemahnya JI. Wilayah ini terlalu penting. Dari penjajakan awal tahun 2000, JI telah menganggap Poso sebagai wilayah yang subur untuk memperluas JI, seperti yang ditunjukkan pertama kali dengan disusunnya Proyek Uhud, kemudian dengan pembentukan sebuah wakalah baru. Poso dilihat sebagai sebuah basis aman (qoidah aminah) dimana sebuah masyarakat Islam dapat didirikan lalu disebarkan keluar. Legitimasi jihad terhadap musuh kafir disana, bahkan setelah perjanjian damai Malino, adalah sesuatu yang dapat disepakati oleh seluruh faksi JI, tanpa menghiraukan pendirian mereka terhadap pengeboman target-target Barat. Meskipun melakukan balas dendam terhadap warga Kristen sudah pasti merupakan agenda kelompok Tanah Runtuh setempat, namun dengan mengadopsi hal itu oleh Hasanuddin bukan berarti ia telah meninggalkan tujuan organisasi yang lebih luas dan tingginya tingkat motivasi sudah barang tentu telah memfasilitasi upayanya untuk mengawinkan ideologi jihad dengan kemampuan militer. Dalam hal ini, gagasan bahwa Poso hanya menjadi tempat menggalang dana seperti Malaysia, atau bahwa JI hanya punya satu agenda, perlu dirubah.

Argumentasi yang lain yang berlawanan dengan gagasan mengenai sebuah sel yang berdiri sendiri yaitu cepatnya JI melakukan regenerasi dalam tubuhnya. Di Jawa Timur, contohnya, setiap seorang ketua wakalah tertangkap, posisinya akan langsung terisi, sehingga dengan cepat Son Hadi menggantikan Usman bin Sef alias Fahim pada April 2004, dan begitupun ketika dirinya digantikan oleh Ahmad Basyir pada Juli 2004. Di Palu, setelah penangkapan hampir seluruh pimpinan wakalah pada tahun 2003, menurut laporan ICG (2007), Hasanuddin mengambil alih dan menjalankan wilayah Poso dan Palu. Sementara itu wakalah yang ketiga Sulawesi Tengah, di Pendolo dekat perbatasan Sulawesi Selatan, tampaknya tetap mempertahankan kepemimpinannya yang semula. Dengan ditangkapnya Hasanuddin pada Mei 2006,  pemimpin baru telah muncul, dengan Ustadz Yahya di Poso dan seorang lagi bernama Mas Toto mengambil alih di Palu. Kepemimpinan Yahya belum bisa dipastikan, dan tidak banyak yang diketahui mengenainya, kecuali bahwa ia pernah berlatih di Mindanao.

Kompleksitas JI tahun 2007 adalah bahwa dua atau tiga fraksi mungkin saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Salah satunya adalah fraksinya Noordin M Top, yang  lebih sebagai kelompok sempalan daripada sebuah fraksi JI, yang telah bergerak di luar JI, meskipun masih mengandalkan jaringan JI untuk mendapatkan tempat berlindung. Melalui Subur Sugiarto, Noordin sudah hampir pasti pernah ada kontak dengan Sahl dan mungkin masih berhubungan dengan beberapa guru Tanah Runtuh, tetapi ia tidak dalam posisi untuk menetapkan ketua wakalah yang baru. Kalangan dalam Noordin juga mengandalkan pada para alumni kamp pelatihan JI-DI (Darul Islam) di Pendolo. Arman, seorang anggota DI yang tewas dengan Azhari dalam sebuah operasi polisi di Batu, Malang November 2005, berlatih disana. Begitu juga dengan Iwan alias Rois, korlap di kasus bom Noordin dan Jabir, salah seorang pengikutnya, yang terbunuh dalam sebuah operasi polisi di Wonosobo, Jawa Tengah pada April 2006. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika Noordin telah membuat kontak dengan wakalah Pendolo saat itu.

Pada ekstrim yang lain yaitu para pemimpin JI yang sangat menentang Noordin dan taktiknya memperoleh ruang bernafas untuk membentuk kembali dan membangun organisasi JI. Mungkin ada kelompok ketiga yang masih berada dalam hirarki JI yang menolak pengeboman sasaran-sasaran Barat dan melihat hal ini sebagai hal yang tidak sah, tetapi percaya pada keinginan untuk menghidupkan jihad di Indonesia. Untuk kelompok ini, sebuah jihad melawan kekuatan thoghut, dimulai dengan polisi, akan membuat ideologi jihad salafi tetap hidup, memberi pembenaran untuk latihan-latihan militer, memberi target baru dan menarik para mujahidin dari daerah-daerah di luar wilayah konflik.

Sejauh ini belum banyak introspeksi mengenai mengapa perekrutan terus terjadi atau mengapa ada begitu banyak plot teroris, meskipun kebanyakan tidak direncanakan dengan baik. Keberhasilan upaya counter-terrorism di Indonesia selama ini berkat penegakan hukum yang baik. Polisi kini sudah terampil dalam mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan kekerasan dan mencegah plot-plot serangan teroris selama ada bukti untuk bertindak, seperti kepemilikan senjata dan bahan peledak secara ilegal.

Penegakan hukum yang efektif diperlukan, tapi belum cukup untuk dapat mengakhiri kekerasan di Poso. Faktanya, hampir langkanya program-program yang efektif untuk menangani lingkungan dimana ideologi ekstrim terus berkembang. Menyediakan kesempatan ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam konflik sejauh ini menjadi bagian dari upaya untuk mengakhiri kekerasan di Poso. Namun, pengalihan militansi dan semayamnya getir kesumat ke gerakan literasi untuk memulihkan pikir lewat pelatihan edukasi yang intensif, juga perlu dikedepankan. Bukan hanya ‘isi perut’  yang dipenuhi tapi juga ‘isi kepala’ harus dijejali dengan wawasan yang berkeadaban. Di wilayah konflik dimanapun, pendidikan melalui penguatan berbasis literasi selalu ditanamkan. Upaya ini bersambungan dengan tindakan cepat dan berusaha sebisa-bisanya demi memastikan bahwa para militan tidak mendapat dukungan lebih banyak.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)